POHUWATO – Pemerintah Kecamatan Marisa merespons dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pengolahan emas dengan metode rendaman di Desa Botubilotahu, Kabupaten Pohuwato.
Camat Marisa menyatakan, hingga saat ini pihak kecamatan maupun pemerintah desa belum menerima laporan resmi terkait persoalan tersebut. Informasi mengenai dugaan limbah rendaman emas itu justru diketahui melalui pemberitaan media.
“Wa alaikum salam, laporan secara resmi belum masuk ke pemerintah baik desa maupun kecamatan. Pihak desa dan kecamatan baru tahu melalui media.
Pemerintah kecamatan dan desa akan melakukan peninjauan sambil berkoordinasi dengan Forkopimcam, untuk menangani masalah tersebut,” ungkap Camat Marisa saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.
Terkait waktu pelaksanaan peninjauan ke lokasi, Camat Marisa memastikan pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa akan segera turun lapangan.
“Secepatnya,” jawabnya singkat saat ditanya kapan peninjauan akan dilakukan.
Peninjauan tersebut rencananya dilakukan dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).
Langkah ini dimaksudkan untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus menindaklanjuti persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Sebelumnya, dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pengolahan emas dengan metode rendaman di Desa Botubilotahu mencuat setelah beredarnya video yang memperlihatkan dugaan luapan limbah dari lokasi pengolahan emas.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran warga, terutama terkait potensi pencemaran sumber air yang digunakan masyarakat, termasuk sumur bor.
Dengan adanya rencana peninjauan tersebut, masyarakat kini menantikan langkah konkret pemerintah untuk memastikan kondisi lingkungan di sekitar lokasi pengolahan emas.
Selain peninjauan lapangan, pemeriksaan terhadap dokumen perizinan serta penelusuran dugaan dampak limbah terhadap lingkungan juga menjadi hal penting untuk memastikan aktivitas pengolahan emas tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, rencana peninjauan oleh pemerintah kecamatan dan desa masih menunggu pelaksanaan.
