M-Galeri, Pohuwato – Dugaan praktik pungutan liar (Pungli) pada proses kepengurusan administrasi kenaikan pangkat (Kenpa) di salah satu instansi di Pemkab Pohuwato, mengundang tanggapan Srikandi PDI Perjuangan, Iriyanti S. Latif. Sebagai bagian dari komisi I yang membidangi pemerintahan dan aparatur, dirinya juga menyayangkan jika praktek kotor seperti itu terjadi di Bumi Panua.
“Sangat disayangkan jika masih ada praktek-praktek seperti itu. Padahal dizaman saya masih di birokrasi ya semua berproses sebagaimana mestinya, tidak ada pungutan ini dan itu,” ucap mantan ASN Pemkab Pohuwato itu, Ahad (5/2) kemarin.
Dijelaskanya, praktik pungli terjadi bukan hanya karena ada niat oknum pelaku yang dengan sengaja ingin memanfaatkan momen-momen tertentu. Namun, menurutnya tidak sedikit praktik pungli terjadi dikarenakan keinginan dan kemauan oleh korban yang menginginkan sesuatu dengan instan. Proses pengurusan administrasi kenaikan pangkat pun menurutnya rawan terjadi pungli karena keinginan oleh oknum ASN.
“Misalnya kan kenaikan pangkat, itu kan sudah ada ketentuan, syarat dan sebagainya dan itu diurus sendiri. Cuma karena ingin instan jadi ada dugaan menggunakan jasa orang lain untuk mempercepat yang padahal diurus sendiri pun bisa. Sehingga ini juga perlu menjadi bahan evaluasi di masing-masing OPD dan di BKPSDM. Misalnya untuk Kenpa, pelayananya dibuat bergilir dan difokuskan per OPD. Agar kemudian ASN-ASN kita bisa mengurusi segala sesuatu itu sendiri dengan mudah,” pintanya.
Masih adanya dugaan praktik pungli pun menurutnya menjadi tamparan keras sekaligus menjadi momentum untuk kembali mengevaluasi setiap layanan yang ada di pemerintah daerah. Perbaikan-perbaikan dengan terus melakukan pengawasan di masing-masing OPD pun menurutnya akan meminimalisir praktik pungli yang kerap meresahkan.
“Ini juga menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan. Tentu ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah daerah semata, tapi menjadi tugas kita bersama. Semua kita bertanggungjawab untuk mengawal, mengawasi dan menjaga sistem pelayanan di pemerintahan jauh dari praktik-praktik kotor. Tujuanya tentu menjadikan Kabupaten Pohuwato lebih baik lagi,” pungkasnya.
