POHUWATO – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Bulangita–Teratai, Kabupaten Pohuwato, kembali menjadi sorotan. Dampak aktivitas pertambangan tersebut disebut semakin dirasakan masyarakat yang tinggal di wilayah Palopo, terutama ketika hujan turun dan air serta material berlumpur masuk ke permukiman warga.
Bukan hanya persoalan lingkungan, warga mengaku harus menanggung sendiri kerugian akibat dampak yang mereka rasakan.
Bahkan, biaya perbaikan rumah disebut telah menguras puluhan juta rupiah karena kondisi banjir dan becek yang berulang kali terjadi.
Salah seorang perwakilan masyarakat berinisial SS mengaku sudah terlalu lama bersabar menghadapi kondisi tersebut.
Menurutnya, masyarakat yang berada di wilayah terdampak seolah harus menerima begitu saja dampak dari aktivitas pertambangan yang berada di sekitar mereka.
“Sudah terlalu lama kami bersabar. Untuk memperbaiki rumah saja, kami sudah mengeluarkan puluhan juta rupiah karena setiap kali banjir dan becek masuk ke rumah, kami harus memperbaikinya lagi,” ujar SS.
Ia mengatakan, kondisi tersebut juga membuat warga tidak nyaman dan selalu dihantui kekhawatiran, khususnya pada malam hari ketika hujan turun.
“Kalau malam mau tidur kami was-was. Jangan sampai sementara tidur tiba-tiba air masuk rumah. Kami punya anak kecil, ada barang-barang berharga yang harus dijaga. Jadi kami tidak bisa tidur dengan tenang,” ungkapnya.
SS menuturkan, sebelumnya pernah ada janji dari pihak-pihak yang melakukan aktivitas pertambangan untuk memperhatikan kondisi masyarakat yang berada di bawah atau di sekitar wilayah aktivitas pertambangan.
Menurutnya, ketika aktivitas di lokasi pertambangan masih berlangsung dan hasil tambang belum diperoleh, masyarakat masih sering diberikan perhatian.
Namun, setelah aktivitas pertambangan berjalan dan hasil mulai dinikmati, perhatian terhadap masyarakat yang berada di wilayah terdampak justru dinilai semakin berkurang.
“Dulu mereka pernah berjanji akan segera memikirkan masalah dampak ini. Katanya kalau pekerjaan mereka di atas sudah bagus dan sudah mendapatkan hasil, kami yang di bawah akan diperhatikan.
Tapi sekarang, setelah mereka senang dan mendapatkan hasil, kami yang di bawah justru seperti tidak lagi dipikirkan,” katanya.
Kekecewaan warga semakin memuncak lantaran upaya meminta bantuan ketika banjir terjadi disebut tidak mendapatkan respons.
“Satu-satu kami hubungi untuk minta tolong menangani banjir, tetapi tidak ada satu pun yang merespons,” tegas SS.
Tak hanya itu, SS juga mempertanyakan mekanisme pengumpulan dana yang disebut-sebut diperuntukkan bagi masyarakat terdampak aktivitas PETI.
Ia mengaku mendengar adanya pengumpulan dana dari masyarakat yang terdampak.
Namun, dirinya mempertanyakan siapa yang mengelola dana tersebut dan sejauh mana dana itu benar-benar disalurkan kepada warga yang mengalami dampak langsung.
“Yang saya dengar sekarang, yang mengumpulkan dana untuk masyarakat yang kena dampak justru orang yang tidak pernah kena dampak. Terus uang yang dikumpulkan itu ke mana? Kami yang benar-benar kena dampak tidak pernah tersentuh dengan dana tersebut,” ujarnya.
Menurut SS, persoalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan. Pemerintah maupun pihak terkait diminta turun langsung melihat kondisi masyarakat di wilayah Palopo yang disebut merasakan dampak aktivitas PETI Bulangita–Teratai.
Warga berharap ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dan kerugian masyarakat, termasuk transparansi apabila memang terdapat dana yang dikumpulkan dengan alasan untuk membantu warga terdampak.
“Jangan hanya mereka yang di atas menikmati hasil. Kami yang di bawah juga manusia. Kami punya rumah, punya anak dan punya kehidupan yang harus dijaga. Kalau memang ada dana untuk masyarakat terdampak, transparansi ke mana dana itu dan siapa yang menerimanya,” pungkas SS.
Masyarakat kini menanti langkah konkret pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan aktivitas PETI tidak terus menimbulkan keresahan serta kerugian bagi warga di sekitar lokasi.
Catatan: Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak yang disebut warga terkait tudingan tersebut. Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka sesuai prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
