POHUWATO – Sikap DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pohuwato terhadap kadernya yang berinisial TU, sekaligus anggota DPRD Pohuwato, kini mendapat tekanan serius dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Berdaulat (ARMADA).
ARMADA mendesak partai berlambang bola dunia tersebut agar tidak sekadar memberikan pembinaan, tetapi berani mengambil keputusan tegas menyikapi dugaan keterlibatan kadernya dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Molosipat, Kecamatan Popayato Barat.
Desakan itu disampaikan dalam audiensi antara ARMADA dan jajaran pengurus DPC PKB Pohuwato di sekretariat partai, Kamis (12/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, ARMADA bahkan memberikan tenggat waktu hingga Senin mendatang agar partai menunjukkan langkah konkret.
Koordinator ARMADA, Mustawa, menegaskan bahwa partai politik tidak boleh bersikap lunak ketika kadernya terseret dalam persoalan serius yang telah menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, status sebagai anggota legislatif maupun kader partai tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban.
ARMADA meminta DPC PKB membuktikan bahwa aturan organisasi benar-benar berlaku bagi seluruh kader tanpa pengecualian.
“Kami memberikan kesempatan kepada DPC PKB untuk menunjukkan ketegasan dan integritas partai. Jika sampai hari Senin tidak ada sikap maupun langkah konkret terhadap persoalan ini, ARMADA akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk desakan terbuka,” tegas Mustawa.
Tak hanya menuntut tindakan terhadap TU, ARMADA juga mulai mempertanyakan independensi dan keberanian struktur partai dalam mengambil keputusan.
Dalam audiensi tersebut, mereka meminta keterbukaan DPC PKB mengenai kemungkinan adanya hubungan finansial atau kontribusi dari kader yang bersangkutan kepada partai, yang dikhawatirkan dapat memengaruhi independensi pengambilan keputusan.
ARMADA menilai, pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa pengaruh seorang kader lebih besar daripada keputusan dan aturan partainya sendiri. DPC PKB harus membuktikan bahwa keputusan partai tidak bisa dikendalikan oleh kepentingan individu,” lanjut Mustawa.
Bagi ARMADA, persoalan ini bukan sekadar urusan internal partai. Ada tanggung jawab moral dan politik yang harus diperlihatkan kepada masyarakat, terlebih TU merupakan pejabat publik yang memperoleh mandat melalui proses demokrasi.
Karena itu, mereka menilai klarifikasi dan pembinaan saja belum cukup untuk menjawab tuntutan publik apabila tidak disertai sikap organisasi yang jelas.
Menanggapi desakan tersebut, Ketua DPC PKB Pohuwato, Abdullah Kadir Diko, yang menerima langsung audiensi ARMADA, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah sejak dugaan keterlibatan kadernya dalam aktivitas PETI mencuat ke ruang publik.
Abdullah menyebut DPC PKB telah melayangkan surat kepada TU untuk meminta klarifikasi. Selain itu, partai juga telah melakukan pembinaan terhadap kader yang bersangkutan.
Namun, terkait laporan ARMADA yang telah disampaikan ke Polres Pohuwato, Abdullah menegaskan bahwa partai tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami tidak mau mengintervensi karena itu menjadi ranah kepolisian. Kami di partai tentu juga akan mengambil langkah sesuai mekanisme. Termasuk melakukan rapat internal DPC PKB untuk membahas keputusan ke depannya. Pada intinya, kami akan terus melakukan pembinaan,” ujarnya.
Di tengah desakan ARMADA, Abdullah juga memberikan bantahan tegas terhadap pertanyaan mengenai kemungkinan adanya aliran dana dari aktivitas PETI kepada partai.
Ia memastikan DPC PKB Pohuwato maupun PKB tidak pernah menerima dana yang bersumber dari aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
“Perlu saya tegaskan, partai PKB tidak pernah menerima aliran dana PETI. Jangan sampai muncul persepsi seolah-olah ada aliran dana dari aktivitas tersebut ke partai. Itu tidak benar. Terkait persoalan kader, kami tetap akan menyikapinya melalui mekanisme internal partai,” tegas Abdullah.
Audiensi tersebut berlangsung dengan sejumlah aksi simbolik dari ARMADA. Mereka memperlihatkan rekaman video kepada jajaran pengurus DPC PKB sebagai bagian dari bahan yang ingin mereka tunjukkan dalam forum tersebut.
Massa juga membentangkan spanduk bertuliskan: “Pecat Aleg Pembohong, DPC PKB Saja Dibohongi Apalagi Rakyat.”
Pernyataan dalam spanduk tersebut menjadi bentuk kritik dan tekanan politik ARMADA terhadap kader yang dipersoalkan sekaligus terhadap sikap partai dalam menyikapi polemik tersebut.
Kini, bola keputusan berada di tangan DPC PKB Pohuwato. Tenggat hingga Senin mendatang menjadi ujian bagi partai untuk menunjukkan apakah persoalan ini akan ditindaklanjuti dengan keputusan organisasi yang konkret atau kembali berakhir pada klarifikasi dan pembinaan.
ARMADA sendiri telah menyatakan siap membawa persoalan ini ke jalanan apabila tidak ada langkah nyata. Dengan demikian, publik kini menunggu bukan sekadar pernyataan, melainkan keberanian partai mengambil sikap atas persoalan yang telah menjadi sorotan masyarakat.
