POHUWATO – Sikap PT Merdeka Copper Gold Tbk yang tidak menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Pohuwato menuai kecaman dari anggota legislatif Fraksi Partai Gerindra, Hamdi Alamri.
Hamdi menilai ketidakhadiran pihak perusahaan dalam forum resmi tersebut merupakan sikap yang tidak mencerminkan penghargaan terhadap lembaga DPRD maupun masyarakat Kabupaten Pohuwato.
Menurutnya, RDP merupakan ruang penting untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dengan pihak perusahaan, sekaligus mencari penyelesaian atas berbagai persoalan yang muncul sejak kehadiran investasi pertambangan di daerah itu.
Namun, kesempatan untuk berdialog secara langsung justru tidak dimanfaatkan oleh pihak perusahaan. Hamdi bahkan menilai sikap tersebut seolah memperlihatkan bahwa keberadaan masyarakat dan pemerintah daerah tidak menjadi perhatian serius bagi korporasi.
“Bukan cuma DPRD, bukan cuma pemerintah daerah, bahkan seluruh masyarakat Pohuwato tidak punya arti apa-apa di mata perusahaan,” tegas Hamdi dalam forum RDP, Senin (9/11/2026).
Ia juga menyayangkan pola komunikasi yang dibangun perusahaan. Pasalnya, DPRD telah menyampaikan undangan resmi dengan harapan pihak manajemen dapat hadir, mendengarkan aspirasi, sekaligus memberikan penjelasan terhadap persoalan yang dipersoalkan masyarakat.
Akan tetapi, undangan tersebut justru direspons melalui surat balasan yang menyatakan penolakan untuk menghadiri RDP.
Hamdi menyindir langkah perusahaan yang dinilainya lebih memilih berkomunikasi melalui surat dibandingkan membuka ruang dialog secara langsung.
“Surat resmi yang kami berikan hari ini, tetapi kemudian dibalas dengan surat lagi, seperti orang sedang bercinta. Surat yang disampaikan itu berisi penolakan,” sindirnya.
Bagi Hamdi, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sebagai hal sepele. Sebab, ada sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan penjelasan langsung dari pihak perusahaan, terutama menyangkut nasib tenaga kerja lokal, dugaan PHK sepihak, tanggung jawab lingkungan, hingga realisasi berbagai poin perjanjian yang sebelumnya telah disampaikan.
Ia menegaskan, kehadiran investasi berskala besar di Kabupaten Pohuwato semestinya membawa manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan warga lokal.
Jangan sampai investasi yang diharapkan menjadi solusi pengurangan pengangguran justru menghadirkan persoalan baru berupa ketidakpastian pekerjaan dan keresahan di tengah masyarakat.
“Kita berharap dengan adanya investasi mereka tidak jadi pengangguran. Belum lagi bicara tanggung jawab terhadap lingkungan dan perjanjian yang sudah disampaikan. Wadah OPM datang ke DPRD untuk memfasilitasi itu agar ada transparansi. Harus ada jawaban konkret,” ujarnya.
Hamdi turut mengingatkan bahwa akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap perusahaan berpotensi berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar apabila tidak segera ditangani.
Ia melihat mulai tumbuhnya gerakan dan wadah perjuangan masyarakat sebagai bentuk respons atas berbagai persoalan yang belum mendapatkan penyelesaian. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian serius pihak perusahaan maupun pemerintah daerah.
Hamdi juga menyebut ketidakhadiran manajemen dalam forum DPRD bukan kali pertama terjadi. Karena itu, ia meminta perusahaan tidak terus membangun komunikasi yang terkesan tertutup, sementara berbagai persoalan di lapangan masih membutuhkan kepastian.
“Jangan sampai persoalan yang hari ini terlihat kecil justru semakin membesar karena tidak ada keterbukaan. Perusahaan harus hadir dan memberikan penjelasan kepada masyarakat,” demikian sikap yang disampaikan Hamdi.
RDP tersebut dipimpin anggota DPRD Pohuwato dari Partai Demokrat, Hj. Iwan Abay. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Melalui forum tersebut, DPRD diharapkan dapat mendorong keterbukaan perusahaan sekaligus memastikan berbagai aspirasi masyarakat Pohuwato mendapatkan jawaban dan tindak lanjut yang jelas.
