M-Galeri.com, Pohuwato – Pantai Pohon Cinta kembali jadi sorotan. Destinasi yang selama ini digadang-gadang sebagai ikon wisata Kabupaten Pohuwato justru memperlihatkan wajah pengelolaan yang belum matang—ramai pengunjung, tetapi minim penataan dan fasilitas dasar.
Di atas kertas, geliat wisata di kawasan ini terlihat menjanjikan. Setiap akhir pekan, ribuan warga memadati area pantai.
Aktivitas UMKM pun tumbuh pesat, terutama pada malam hari, menciptakan denyut ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Namun di balik keramaian itu, muncul persoalan klasik, pengelolaan yang tertinggal dari laju pertumbuhan.
Sejumlah pengunjung mengeluhkan kondisi kawasan yang dinilai semrawut dan tidak tertata. Fasilitas dasar seperti MCK bahkan belum tersedia secara memadai—sebuah ironi untuk destinasi yang menyandang status ikon daerah.
“Ramai memang, tapi fasilitasnya minim. Mau ke toilet saja susah,” ujar Ismail, pengunjung yang ditemui di lokasi, Jumat (1/5/2026).
Keluhan ini bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan cerminan lemahnya manajemen destinasi. Penataan ruang yang tidak jelas membuat kawasan terlihat kumuh, sementara potensi ekonomi yang besar belum dimaksimalkan secara profesional.
Sorotan juga mengarah pada peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Pohuwato. Hingga kini, belum terlihat langkah signifikan dalam membenahi kawasan tersebut agar sejalan dengan statusnya sebagai destinasi unggulan.
Ironinya, di tengah keterbatasan fasilitas, pelaku UMKM tetap dibebani retribusi yang tidak kecil. Dengan tarif Rp7.500 per meter, para pedagang mengaku harus merogoh kocek lebih dari Rp1 juta per bulan, tergantung luas lapak.
“Bayar tetap jalan, tapi fasilitas tidak sebanding,” ungkap salah satu pelaku usaha.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: ke mana arah pengelolaan Pantai Pohon Cinta? Ketika retribusi dipungut rutin, namun pelayanan dasar tak kunjung terpenuhi, publik berhak menuntut transparansi dan perbaikan nyata.
Jika dikelola dengan baik, Pantai Pohon Cinta bukan hanya sekadar tempat rekreasi, tetapi bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.
Sayangnya, tanpa penataan yang jelas dan komitmen serius dari pemerintah, potensi itu berisiko terus tergerus oleh masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan.
Kini, bola ada di tangan pemerintah daerah: membiarkan kawasan ini tumbuh liar, atau membenahinya menjadi destinasi wisata yang layak dibanggakan
