Pohuwato – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pohuwato periode 2026–2031 resmi dilantik dan dikukuhkan pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Pelantikan dan pengukuhan tersebut menjadi momentum bagi kepengurusan baru Tani Merdeka Indonesia di Kabupaten Pohuwato untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan petani, khususnya di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi sektor pertanian.
Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pohuwato, Abdul Hamid Sukoli (AHS), dalam sambutannya menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat, khususnya kalangan petani, untuk bergabung dalam organisasi tersebut cukup besar. Hal itu terlihat dari banyaknya petani yang turut terlibat dalam kepengurusan Tani Merdeka Indonesia di Kabupaten Pohuwato.
Menurut AHS, besarnya keterlibatan petani tersebut menjadi amanah sekaligus tanggung jawab bagi jajaran pengurus untuk memperjuangkan berbagai persoalan yang dihadapi petani di daerah.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius, kata AHS, adalah kondisi petani yang mengalami gagal tanam. Situasi tersebut dinilai membutuhkan perhatian dan solusi konkret dari pemerintah agar tidak semakin membebani kehidupan para petani.
“Kami berharap ada solusi konkret terhadap persoalan petani yang ada di Kabupaten Pohuwato, khususnya mereka yang mengalami gagal tanam,” ujar AHS dalam sambutannya.
AHS juga secara khusus meminta Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, agar dapat membawa dan menyampaikan berbagai persoalan petani Pohuwato kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat sehingga kebijakan yang diambil nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan petani di daerah.
“Kami meminta kepada Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, agar persoalan petani di Kabupaten Pohuwato ini dapat disampaikan kepada Presiden Prabowo. Kami berharap ada solusi nyata untuk para petani,” tegasnya.
Menurut AHS, keberadaan Tani Merdeka Indonesia di Pohuwato diharapkan tidak sekadar menjadi wadah organisasi, tetapi juga menjadi ruang perjuangan bersama dalam mengawal kepentingan petani, memperkuat kesejahteraan mereka, serta memastikan berbagai persoalan di sektor pertanian mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan periode 2026–2031, DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pohuwato diharapkan mampu menjalankan amanah organisasi dan menjadi jembatan antara petani dengan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi serta mencari solusi atas berbagai persoalan pertanian di daerah.
