POHUWATO – Desakan agar Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera mengusut dugaan pelanggaran dalam proses pengalihan dan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Pohuwato kembali mencuat.
Tokoh masyarakat Pohuwato, Harson Ali, meminta Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk segera menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) atas aduan yang sebelumnya telah disampaikan masyarakat.
Menurut Harson, langkah penyelidikan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengungkap secara terbuka dugaan adanya praktik gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengurusan izin pertambangan tersebut.
Ia menegaskan, masyarakat berharap laporan yang telah disampaikan tidak berhenti tanpa tindaklanjut dari aparat penegak hukum.
“Kami mewakili masyarakat Kabupaten Pohuwato mendesak Jampidsus Kejaksaan Agung untuk secepat mungkin mengeluarkan Sprindik penyelidikan atas aduan yang telah disampaikan masyarakat terkait pengalihan dan perpanjangan IUP ini. Diduga kuat dalam proses tersebut terjadi praktik gratifikasi sekaligus penyalahgunaan kewenangan yang merugikan kepentingan publik dan masyarakat luas,” ujar Harson Ali.
Harson mengatakan, penanganan yang cepat diperlukan agar seluruh fakta dan informasi yang berkaitan dengan dugaan tersebut dapat ditelusuri secara menyeluruh. Menurutnya, proses penyelidikan juga penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia mengingatkan, semakin lama suatu dugaan pelanggaran hukum tidak ditindaklanjuti, maka potensi kesulitan dalam mengungkap fakta maupun mengamankan bukti-bukti yang relevan bisa semakin besar.
“Kita tidak bisa membiarkan dugaan pelanggaran hukum ini berlarut-larut. Masyarakat menuntut kejelasan dan keadilan. Jika benar ada gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan, maka harus segera diselidiki dan siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, Harson menilai sikap cepat dan transparan dari Kejaksaan Agung menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum, khususnya terhadap persoalan yang berkaitan dengan sektor pertambangan di Kabupaten Pohuwato.
Ia berharap aduan masyarakat tersebut tidak berhenti pada tahap penerimaan laporan, tetapi segera ditindaklanjuti melalui langkah hukum sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Melalui desakan tersebut, Harson Ali bersama elemen masyarakat meminta Jampidsus Kejaksaan Agung segera menerbitkan Sprindik penyelidikan atas aduan terkait dugaan pelanggaran dalam proses pengalihan dan perpanjangan IUP di Kabupaten Pohuwato.
Dengan adanya langkah tersebut, masyarakat berharap proses penegakan hukum dapat berjalan secara terbuka, profesional, dan akuntabel, sehingga seluruh fakta yang berkaitan dengan persoalan tersebut dapat terungkap secara jelas kepada publik.
