M-Galeri, Pohuwato – Belum lama ini, Anggota DPRD Pohuwato Wawan Hatama, menyoroti Program kesehatan Pemerintah Daerah Pohuwato. Menurut Wawan, Jargon Sehat Maju Sejahtera untuk masyarakat jauh dari kata gratis, terlebih persoalan biaya BBM untuk rujukan pasien yang masih saja memberatkan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Pohuwato Fidi Mustafa, menjelaskan bahwa sistem rujukkan (biaya BBM Rujukkan) sepenuhnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan, olehnya kata Fidi karena sudah teranggarkan maka pemerintah daerah tidak bisa lagi menganggarkan biaya rujukkan melalui DAU.
“Kalau Pemerintah daerah menganggarkan lagi melalui DAU maka akan terjadi double pembayaran dan pasti akan TGR dan menyalahi aturan, hanya memang harus dipahami bahwa pengelolaan keuangan daerah itu ada mekanismenya” Jelas Fidi saat di konfirmasi media ini Senin, 04/03/2024.
“Saya pikir kita semua paham bahwa Rujukkan pasien darurat tidak bisa ditunda, harus segera saat itu juga, karena itu kewajiban pemerintah menjamin keselamatan pasien” Lanjut Fidi.
Sementara disisi lain, klaim BPJS baru akan dibayarkan setelah ada bukti rujukkan, bahkan pasti Puskesmas tidak akan sanggup menanggulangi biaya BBM ambulance yang cukup tinggi ketika dalam sehari kasus rujukkan mencapai 3 kasus, walaupun nantinya kata Fidi, semua akan terbayarkan oleh BPJS Kesehatan.
“Dilema puskesmas ada disini, terkhusus puskesmas di daerah yang jauh dari RSUD pasti butuh biaya operasional (BBM rujukkan) yang tinggi, sementara biaya BBM operasional DAU itu hanya untuk kegiatan puskesmas keliling termasuk posyandu dan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten” Ujar Fidi.
“Jika ada biaya BBM rujukkan, yang tidak dikembalikan oleh puskesmas setelah dana klaim atas rujukkan tersebut terbayarkan, maka tolong informasikan ke kami. Kalau ada Kapus yang seperti itu, kita akan berikan phunisment yg tegas” Beber Fidi.
Menyikapi polemik ini, Pemerintah daerah Pohuwato tengah berupaya mencarikan solusi dengan cara mendorong seluruh puskes menjadi puskesmas BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).
“Maka upaya pemerintah mem BLUD puskesmas tidak lain untuk mempermudah pelayanan dan penggunaan dana langsung oleh puskesmas, sehingga masalah ini dapat teratasi dengan baik” Pungkasnya.
