Pohuwato, M-Galeri – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pohuwato, Iqram Bhari Akbar Baderan, menyampaikan sejumlah catatan kritis kepada pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna ke-31 terkait pandangan fraksi atas nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025, Kamis (26/03/2026).
Dalam penyampaiannya, Akbar meminta pemerintah daerah segera mengevaluasi perjanjian kerja sama pembangunan ritel modern seperti Alfamart, Indomaret, dan Alfamidi. Ia menilai ekspansi ritel modern yang kian masif berpotensi mengancam keberlangsungan pelaku UMKM lokal.
“Perlu ada pembatasan pembangunan serta pengaturan jam operasional yang saat ini berlangsung 1×24 jam. Ini penting agar tidak mematikan usaha kecil masyarakat,” tegas Akbar.
Selain itu, Fraksi Golkar juga mendesak percepatan pembentukan tim guna merealisasikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di 10 blok yang telah direncanakan. Menurutnya, langkah ini krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memberikan kepastian hukum bagi aktivitas pertambangan masyarakat.
Di sektor ekonomi daerah, Golkar turut menyoroti lambannya pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mitra strategis pemerintah. Pemerintah daerah diminta segera mempercepat proses tersebut agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Tak hanya itu, Akbar juga menekankan pentingnya pelibatan Ombudsman dalam penilaian kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini dinilai penting untuk memastikan indikator kinerja dapat diukur secara objektif, terutama dalam pelayanan publik.
Sorotan lain diarahkan pada menurunnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025. Fraksi Golkar mendorong penguatan sumber daya manusia di sektor keuangan, khususnya yang memiliki kompetensi dalam optimalisasi pemungutan PAD.
Di bidang infrastruktur dan lingkungan, persoalan banjir di Desa Hulawa menjadi perhatian serius. Pendangkalan sungai akibat sedimentasi disebut sebagai penyebab utama meluapnya air hingga merusak permukiman warga. Fraksi Golkar mendesak pemerintah segera melakukan pengerukan sungai serta peninggian tanggul yang dinilai sudah tidak memadai.
Permasalahan krisis air bersih yang melanda wilayah Dengilo hingga Popayato juga tak luput dari perhatian. Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah bersama PDAM segera mengambil langkah konkret untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Pada poin terakhir, Fraksi Golkar mendorong Bupati Pohuwato agar lebih proaktif memperjuangkan tambahan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) serta royalti dari sektor sumber daya alam.
“Pemerintah harus benar-benar hadir, bukan sekadar ada. Dengarkan jeritan rakyat dan kembalikan kepercayaan publik,” tutup Akbar.
