Iqram Bahri Akbar Baderan, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pohuwato, pada Selasa malam (25/11/2025), saat membacakan laporan Banggar, mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang terus mendorong kemandirian fiskal daerah. Banggar pun berharap cakupan PAD dapat diperluas pada sektor-sektor potensial.
Laporan tersebut merupakan bagian dari agenda Rapat Paripurna ke-28, pembicaraan tingkat II, terkait penandatanganan berita acara persetujuan bersama Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Pohuwato.
“Banggar menilai bahwa optimalisasi PAD tidak hanya bertumpu pada peningkatan intensitas pungutan pajak, melainkan juga pada tata kelola aset yang lebih transparan dan produktif,” ujar Akbar.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2026 pemerintah daerah akan menghadapi situasi yang menuntut sikap adaptif, inovatif, dan mandiri secara fiskal, mengingat adanya rencana pengurangan dana transfer oleh pemerintah pusat, yang diprediksi berdampak cukup signifikan terhadap kebijakan keuangan daerah.
Lebih jauh, Akbar menyebut bahwa Pemerintah Daerah Pohuwato telah menghadapi situasi serupa sepanjang tahun 2025. Oleh karena itu, kebijakan untuk memperluas cakupan PAD pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar diharapkan menjadi perhatian serius bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Banggar optimis bahwa kebijakan efisiensi oleh pemerintah pusat dapat menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah sekaligus meningkatkan daya saing pada sektor-sektor strategis.
“Namun tantangan utama APBD 2026 akan datang dari sisi pendapatan transfer pusat. Transfer daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akibat berkurangnya komponen utama seperti DAU, DAK, serta Dana Bagi Hasil,” jelasnya.
Sebagai informasi, Rapat Paripurna ke-28 tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento. Sebanyak 23 anggota dewan hadir. Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, turut hadir mewakili pemerintah daerah. Para pimpinan OPD dan pejabat teras juga hadir dalam rapat yang digelar.
