M-Galeri, Pohuwato – DPRD Kabupaten Pohuwato melalui Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung panas dan penuh tekanan pada Jumat (25/04/2025). Rapat tersebut melibatkan sejumlah instansi vital, di antaranya Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta Bagian Umum Sekretariat Daerah.
RDP yang berlangsung di ruang Komisi III ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Nasir Giasi, didampingi Sekretaris Komisi, Muhamad Afif, serta dua anggota legislatif lainnya, Wawan Wakiden dan Muhamad Rizky Alhasni.
Dalam pembukaan rapat, Nasir Giasi dengan nada serius menegaskan bahwa kondisi yang dihadapi daerah saat ini tidak bisa dianggap enteng.
“Kalau sudah bicara tanggap darurat, artinya ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kami ingin memastikan sejauh mana pemerintah daerah telah menangani masalah ini,” tegas Nasir.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan keras terhadap lemahnya koordinasi lintas sektor dalam menangani lonjakan kasus malaria di beberapa wilayah Kabupaten Pohuwato. Komisi III menuntut transparansi, kejelasan langkah-langkah konkret yang diambil, serta penggunaan alokasi anggaran darurat yang benar-benar menyentuh kebutuhan di lapangan.
Nasir menegaskan, kondisi darurat ini seharusnya menjadi alarm bagi seluruh elemen pemerintah untuk bergerak cepat dan bertindak tegas. Tidak ada lagi ruang untuk saling melempar tanggung jawab atau menunggu perintah.
Selama rapat, sorotan tajam juga diarahkan pada mekanisme penanganan logistik, distribusi alat dan obat-obatan, serta persoalan kelembagaan yang dinilai belum menunjukkan sinergi optimal.
“Ini soal nyawa. Kita tidak bisa hanya berdalih menunggu proses administrasi sementara masyarakat di lapangan terus terancam,” ujar Nasir, menekankan pentingnya langkah konkret.
Meski memberikan kritikan tajam, Komisi III tetap mengapresiasi langkah awal pemerintah daerah yang telah mengalokasikan anggaran tanggap darurat. Namun, Nasir menegaskan, anggaran tersebut belum cukup jika tidak dibarengi dengan keterlibatan aktif seluruh pihak.
“Harapan kami, seluruh stakeholder mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa dapat bergerak bersama. Malaria sudah menjadi ancaman serius bagi masyarakat kita. Diperlukan kepedulian kolektif, terutama di wilayah-wilayah yang masuk zona merah,” tandasnya.
