POHUWATO – Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., memberikan penghargaan kepada 26 personel Polda Gorontalo yang berprestasi dalam pelaksanaan tugas, khususnya penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato.
Penghargaan tersebut diserahkan usai apel pagi di Lapangan Mapolda Gorontalo, Rabu (21/10/2026). Tiga perwakilan penerima penghargaan yang menerima langsung dari Kapolda Gorontalo yakni Kapolres Pohuwato AKBP Busroni, S.I.K., M.H., Kanit 2 Satreskrim Polres Pohuwato Ipda Muh. Ramdani, S.I.K., dan Banit Intelkam Popayato Barat Bripka Rusman.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pimpinan Polri atas dedikasi, kerja keras, dan komitmen personel dalam menindak aktivitas pertambangan ilegal, khususnya di wilayah Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato.
Dalam arahannya, Kapolda Gorontalo menyampaikan bahwa jajaran Polres Pohuwato telah menangani sebanyak 30 kasus PETI. Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat penegakan hukum, serta menjaga kelestarian lingkungan dari dampak pertambangan ilegal.
Kapolda juga menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas harus diimbangi dengan disiplin, profesionalisme, dan integritas. Selain penegakan hukum, upaya pencegahan perlu terus dilakukan untuk meminimalkan potensi pelanggaran.
“Jadikan prestasi sebagai budaya kerja. Tugas Polri bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan. Langkah-langkah preventif harus terus dilaksanakan agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan,” tegas Kapolda Gorontalo.
Kapolda turut mengingatkan personel agar tidak bersikap arogan, menghindari segala bentuk pelanggaran, serta senantiasa menjadi teladan bagi masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas.
“Jadikan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pesannya.
Penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Polres Pohuwato untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, khususnya dalam penanganan perkara PETI secara profesional, sesuai ketentuan perundang-undangan, serta mengedepankan upaya pencegahan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
