M-Galeri.com, Pohuwato – Persoalan keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pohuwato ternyata bukan satu-satunya masalah yang dirasakan para pegawai pemerintah daerah.
Belakangan, sejumlah ASN juga mengeluhkan tertahannya anggaran belanja operasional dinas (GU) yang membuat aktivitas pelayanan publik ikut terhambat.
Kondisi ini bahkan membuat sebagian pegawai di tingkat kecamatan harus mencari cara bertahan dengan cara berutang di warung atau tempat fotokopi untuk menutupi kebutuhan kerja sehari-hari.
“Bukan cuma TPP, tapi tagihan GU OPD juga banyak yang tertahan. Jadi mau beli ATK (alat tulis kantor) saja susah. Terpaksa hutang dulu di tempat fotokopi,” keluh salah satu pegawai di salah satu kecamatan, yang meminta namanya tidak disebutkan, Selasa (14/10/2025).
Akibat kondisi tersebut, sejumlah kegiatan administrasi rutin di beberapa kantor pemerintahan dilaporkan berjalan tersendat. Pegawai kesulitan menyiapkan dokumen, mencetak laporan, maupun melaksanakan kegiatan lapangan karena keterbatasan dana operasional.
Beberapa perangkat daerah bahkan menunda pelaksanaan program kerja yang membutuhkan biaya langsung dari GU, termasuk kegiatan sosialisasi, monitoring, dan pendampingan di lapangan.
“Kalau ada kegiatan yang harus segera jalan, ya kami upayakan secara swadaya dulu. Kadang patungan, kadang minta tolong teman di luar kantor. Tapi kalau terus begini, tentu berat,” ungkap seorang ASN di lingkungan sekretariat salah satu OPD.
TPP dan GU Sama-Sama Tertahan
Sebelumnya, para ASN di Kabupaten Pohuwato juga telah menyuarakan keresahan akibat belum cairnya TPP selama beberapa bulan terakhir.
Tambahan penghasilan itu merupakan komponen penting dalam menunjang kesejahteraan pegawai, terutama bagi mereka yang bertugas di lapangan atau di wilayah terpencil.
Kini, dengan tertahannya GU (Ganti Uang Persediaan) dana yang biasa digunakan untuk kebutuhan operasional dinas sehari-hari beban ASN semakin bertambah. Kondisi tersebut membuat banyak pihak khawatir terhadap menurunnya kinerja pelayanan publik.
“Kami tidak menuntut lebih, hanya ingin hak dan anggaran kegiatan bisa segera dicairkan supaya roda pemerintahan tetap berjalan normal,” ujar seorang staf administrasi di OPD pelayanan publik.
Pemkab Diharapkan Segera Bertindak
Sejumlah pihak berharap Pemerintah Kabupaten Pohuwato segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Baik dengan mempercepat proses pencairan TPP maupun GU yang saat ini tertahan di kas daerah.
Namun mereka berharap ada komunikasi terbuka antara pemerintah dan pegawai agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Kalau memang karena kendala teknis, kami bisa maklum. Tapi sebaiknya disampaikan secara resmi agar kami tahu posisi masalahnya di mana,” tambah sumber tersebut.
Terganggunya kegiatan operasional dinas bisa menurunkan efektivitas pelayanan publik, sementara keterlambatan pembayaran TPP berpotensi menurunkan motivasi kerja pegawai.
Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap manajemen keuangan dan memastikan aliran anggaran berjalan sesuai jadwal agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Para pegawai hanya berharap agar dalam waktu dekat, anggaran tersebut bisa segera dicairkan sehingga roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat kembali normal
